Isu Beralih ke Century

Klarifikasi Audit, Komisi XI DPR Panggil Sekjen BPK

Jakarta, Kompas - Desakan masyarakat agar Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut tuntas kasus Bank Century kian menguat, baik di Jakarta maupun di daerah. Pengunjuk rasa meminta Badan Pemeriksa Keuangan segera menyelesaikan audit investigasinya.Hampir semua pengunjuk rasa yang datang bergantian di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaitkan kasus yang menimpa Wakil Ketua KPK (nonaktif) Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah dengan masalah aliran dana ke Bank Century.Rifki Arsilan, juru bicara Komunitas Mahasiswa Raya yang berunjuk rasa di Gedung KPK, Kamis (5/11), menuntut agar kasus Bank Century diusut tuntas. Kasus itu merupakan salah satu simpul penting yang menyebabkan terjadinya upaya pelemahan terhadap KPK.

Mario Sitompul, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Serikat Rakyat Miskin Indonesia, juga mendesak supaya KPK membongkar kasus Century. ”Selain mencuri uang rakyat triliunan rupiah, pengusutan tuntas terhadap kasus ini adalah juga untuk membongkar mafia peradilan,” kata dia.
Mario menambahkan, partai politik di DPR harus konsisten mendukung pengungkapan kasus Bank Century. ”Jika mereka tak memenuhi harapan ini, kami tidak akan memilih mereka lagi dalam pemilu. Parpol harus penuhi harapan rakyat,” katanya.

Kelompok Kerja Organisasi Kemasyarakatan Islam melalui ketuanya, Asri Harahap, mendesak agar BPK segera menyelesaikan audit investigasi Bank Centry sehingga kasus ini bisa segera ditangani KPK.
Ismed Hasan Putro, Ketua Masyarakat Profesional Madani, yang mendatangi KPK bersama sejumlah pengusaha, mendesak agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak lepas tangan sebelum rakyat menggelar kekuatannya (people power), yang sangat berbahaya bagi stabilitas politik dan ekonomi.
Dari Solo, Jawa Tengah, Kamis, dilaporkan, aktivis 1998 dan beberapa elemen masyarakat lainnya menuntut pengusutan tuntas kasus Bank Century. Aktivis itu berasal, antara lain, dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yaphi Solo dan menyuarakan tuntutannya di Markas Poltabes Surakarta, Kamis.
”Uang negara yang dirugikan dalam kasus Bank Century tidak main-main, Rp 6,7 triliun. Isu penahanan pimpinan KPK hanya untuk mengalihkan dari isu utama, yakni kasus Bank Century,” kata Winarso dari LBH Yaphi.

Di Jember, Jawa Timur, massa dari HMI beberapa perguruan tinggi negeri dan swasta di kabupaten itu berunjuk rasa. Mereka mensinyalir ada ”tangan gaib” yang ingin mengerdilkan institusi KPK. Unjuk rasa itu diikuti sekitar 100 orang di Gedung DPRD Jember, Kamis.

Di Yogyakarta, sekitar seratus orang dari berbagai organisasi yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat untuk KPK, Kamis, berunjuk rasa di depan Kantor Pos Besar Yogyakarta. Mereka kian prihatin dengan penegakan hukum yang terjadi saat ini.

Pengunjuk rasa juga meminta Kepala Polri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri dan Jaksa Agung Hendarman Supandji mundur dari jabatannya karena dipandang tidak bisa melakukan penegakan hukum sesuai harapan rakyat.

Panggil Sekjen BPK
Secara terpisah, Kamis di Jakarta, Komisi XI DPR Bidang Keuangan dan Perbankan pada pekan depan akan memanggil Sekretaris Jenderal BPK Dharma Bakti untuk meminta klarifikasi terkait penyelesaian laporan audit investigasi dana talangan Bank Century. Setelah itu, Komisi XI DPR akan mengadakan rapat konsultasi dengan BPK untuk memastikan kapan laporan audit investigasi itu selesai. Ketua Komisi XI DPR Emir Moeis menandaskan, sebelum 5 Desember 2009 atau saat dimulainya masa reses, DPR harus mempunyai kesimpulan terkait laporan audit investigasi Bank Century.Dalam catatan Kompas, BPK di bawah kepemimpinan Anwar Nasution menjanjikan laporan final audit investigasi Bank Century selesai sebelum berakhirnya masa jabatan BPK periode itu, yakni 19-20 Oktober. Namun, BPK baru di bawah pimpinan Hadi Purnomo menyatakan, laporan final audit investigasi Bank Century diupayakan selesai pada Desember 2009.

Di Jakarta, Kamis, anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPR, T Gayus Lumbuun, berjanji akan menyerahkan usulan penggunaan hak angket kasus Bank Century ke Badan Musyawarah DPR, Selasa depan. Persyaratan administrasi usulan itu lengkap sebab 26 anggota DPR dari enam fraksi sudah menandatanganinya. Di DPR saat ini terdapat sembilan fraksi.(EKI/SIR/WER/NWO/HAR/AIK)